RIAU1.COM - Sebanyak 7.000 Kepala Keluarga (KK) di tiga jorong yang bermukim di sepanjang Pantai Sasak, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terancam abrasi pantai.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi saat meninjau lokasi yang sedang dibangun sea wall atau dinding pemecah ombak di lokasi tersebut.

Menurut Zulkenedi, ada tiga jorong, yaitu Jorong Pasa Lamo, Pondok dan Padang Halaban di ada di sepanjang Pantai Sasak terancam abrasi.

“Jumlah penduduk yang bermukim di daerah itu sebanyak 7.000 KK,” ujar Zulkenedi dikutip dari situs resmi milik DPRD Sumbar, Rabu (19/10/2022).

Dijelaskan Zulkenedi, pembangunan sea wall yang ditargetkan selesai tahun 2023 di lokasi itu sangat dibutuhkan, karena potensi abrasi mengancam 7.000 KK didaerah itu.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui OPD terkait, harus serius untuk mengerjakan infrastruktur ini. Untuk sekarang, progres fisik masih 20 persen, diharapkan pada 2023 mendatang bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Pembangunan Sea Wall Pantai Sasak, lanjut Zulkenedi, juga masuk dalam program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar tahun 2022, selain untuk mencegah abrasi pada pemukiman masyarakat, juga akan melindungi objek wisata Pantai Muara Tanjung Pohon Seribu.

Lalu, tahun 2023, Komisi IV DPRD Sumbar juga mendorong anggaran kelanjutan pembangunan bisa direalisasikan kembali, agar infrastruktur tersebut benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Suharjono mengatakan, pemerintah kabupaten harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, karena Pantai Sasak merupakan kewenangan provinsi.

“Kami akan mengupayakan agar pembangunan terus berlanjut dan selesai tahun 2023. Kebutuhan sea wall sangat urgen, jadi butuh keseriusan dari pemerintah terkait,” sebut dia.*